Nilai Putusan Janggal, Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Berencana Ajukan Banding

0
47 views

Nilai Putusan Janggal, Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Berencana Ajukan Banding

Majunkri – kuasa hukum terpidana kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun anggaran 2014-2015, Edward Soeryadjaya, akan mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim.

Yusril Ihza Mahendera, penasihat hukum Edward Soeryadjaya, menilai putusan perkara atas nama Edward Soeyadjaya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh kejanggalan dan ketidak-adilan.

Menurut Yusril Ihza Mahendera, fakta persidangan yang dibacakan hakim bukan berasal dari keterangan saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan.

Namun, kata Yusril Ihza Mahendra, putusan majelis hakim itu isinya adalah sama dengan apa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Atas putusan yang kami nilai tidak adil dan penuh kejanggalan itu, Tim Kuasa Hukum menyarankan kepada Edward Soeryadjaya untuk ajukan banding,” kata Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangannya, Kamis (10/1/2019).

Yusril Ihza Mahendra menilai, terdapat pertentangan mengenai jumlah kerugian negara, yakni ada dua kerugian negara yang disebutkan saat membaca putusan yaitu senilai Rp 599 Miliar dan Rp 518 Miliar.

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pengertian keuangan negara yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah berdasarkan UU BUMN, sedangkan Dapen Pertamina bukan merupakan BUMN serta tidak tunduk kepada UU BUMN.

“Dapen Pertamina tunduk kepada UU Dana Pensiun dimana kekayaan dana pensiun adalah berasalh dari iuran peserta dana pensiun,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra menilai, janggal putusan itu. Sebab, hakim secara tegas menyatakan Helmi Kamal Lubis sebagai pelaku utama dan edward soeryadjaya sebagai pelaku peserta,

Hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa dan mempertimbangkan mencegah disparitas pidana atas dasar ini maka Edward Soeryadjaya sebagai pelaku peserta dihukum 12 tahun pidana penjara.

“Aneh sekali karena pelaku utama sudah diputus hanya 7 tahun, bagaimana logika hukumnya pelaku peserta lebih tinggi pidananya dibanding pelaku utama,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Di persidangan, kata Yusril Ihza Mahendra, hakim mengatakan terbukti uang yang diteruskan oleh Bety kepada Edward Soeryadjaya selaku pelaku peserta sebanyak Rp 25 Miliar, oleh karena itu dihukum 12 tahun.

Namun, pelaku utama menerima Rp 46 Miliar dihukum 7 tahun. Dia mempertanyakan logika hukum yang menerima lebih kecil dengan peran yang bobotnya lebih kecil dihukum lebih tinggi

Yusril Ihza Mahendra menambahkan, adanya Dissenting Opinion oleh salah satu Hakim Anggota, yang mana mempertimbangkan dengan adanya putusan MK mengenai praperadilan dan adanya putusan Praperadilan Jaksel yang diucapkan pada tanggal 23 April 2018, jauh sebelum dibukanya sidang pertama perkara ini.

“Maka sudah seharusnya dan sepantasnya status terdakwa Edward soeryadjaya menjadi hapus dan dakwaan harusn dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima,” tambah Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis selama 12 tahun 6 bulan penjara kepada pengusaha Edward Soeryadjaya. Putusan dibacakan di PN Jakarta Pusat, pada Kamis (10/1/2019) sore.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 tahun dan enam bulan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Suharso, dalam sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Edward membayar uang pengganti senilai Rp 25,6 Miliar paling lambat 41 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda akan disita atau diganti hukuman kurungan selama 1 tahun.

Majelis hakim memilih dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara itu, untuk dakwaan primer, di mana Edward dituntut 18 tahun penjara, dinyatakan oleh majelis hakim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Menyatakan terdakwa Edward Soerdjajaya terbukti secara sah sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum,” kata dia.

Seperti diketahui, Edward diproses hukum atas dugaan kasus korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun anggaran 2014-2015. Dia tak mengkaji ulang saat memutuskan jual-beli saham menggunakan dana pensiun tersebut. Diduga kerugian negara mencapai Rp 599,4 miliar.

Dia diduga bekerja sama dengan eks Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Muhammad Helmi Kamal Lubis. Perkenalan itu terjadi pada 2014, di mana Edward memegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta dana pensiun Pertaminamembeli saham SUGI.

Selanjutnya, pada periode Desember 2014 hingga September 2015, Helmi diduga dengan melawan hukum menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millennium Danatama Sekuritas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here